Ramadhan Anti Mati Gaya

Ramadhan Anti Mati Gaya

Marhaban Ya Ramadhan... Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, dan bersyukur kita masih diberi ni’mat kesehatan untuk menyambutnya dengan penuh kegembiraan. Terlepas dari kewajiban yang melekat pada ibadah puasa Ramadhan, kita harus senantiasa bersemangat menyambut bulan Ramadhan.
Ramadhan sebagai bulan yang penuh kemuliaan, meninggikan derajat pahala orang – orang yang menjalankan ibadah di bulan tersebut. Baik ibadah wajib maupun sunnah, masing – masing memiliki keutamaan yang jika dijalankan maka menambah tabungan pahala ibadah. Maka merugilah bagi mereka yang meninggalkan ibadah di bulan Ramadhan.
Adapun Ramadhan sebagai bulan yang penuh keberkahan, memberikan kesempatan bagi siapapun yang memohon kepada Allah SWT dengan peluang dikabulkan lebih besar. Apalagi Allah SWT menjanjikan ampunan bagi hamba-Nya yang memohon ampunan bahkan bertaubat di bulan Ramadhan.
Namun kemuliaan dan keberkahan itu tidak berlaku bagi orang – orang yang menjalankan ibadah di bulan ramadhan, sedangkan mereka belum atau bahkan tidak meninggalkan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Itu artinya, ibadah yang dilakukannya sia – sia karena rusak oleh dosa yang diperbuatnya. Amatlah rugi orang – orang tersebut.
Oleh sebab itu, penting bagi kita yang benar – benar ingin meraih kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadhan untuk memahami ibadah dan larangan di bulan Ramadhan. Agar nantinya ibadah kita tidak sia – sia karena rusak oleh dosa yang kita perbuat, baik disengaja maupun tidak.
Nah... Tulisan ini menghantarkan sahabat pembaca sekalian untuk meraih kemuliaan dan keberkahan bulan Ramadhan. Namun sebelum berpanjang lebar, ada baiknya sahabat sekalian menyantap sajian ruhani dari sumber – sumber Islam dengan topik puasa Ramadhan. Klik di sini untuk menyantap sajian puasa Ramadhan.
Kalau sudah kenyang menyantap sajian puasa Ramadhan, waktunya penulis berbagi tips Ramadhan Anti Mati Gaya. Berikut tips dahsyat dari penulis,

1. Manfaatkan teknologi untuk jalin silaturahmi dan berbagi ilmu agama. Seperti iklan operator seluler yang menawarkan waktu layanan komunikasi selama mungkin, sehingga memungkinkan pengguna handphone sesering mungkin berkomunikasi. Maka manfaatkan layanan tersebut untuk menjalin silaturahmi dan berbagi ilmu agama.
2. Manfaatkan waktu senggang untuk berkarya. Bagi sahabat pembaca yang waktu rutinitasnya berkurang, akan lebih bermanfaat jika waktu senggang digunakan untuk menyalurkan hobi yang bermanfaat, bahkan berpeluang mendatangkan penghasilan. Asal tidak lupa sama ibadah wajibnya. Pahala dapat, waktu pun bermanfaat.
3. Manfaatkan spirit berbagi untuk membahagiakan yatim piatu dan dhuafa. Di bulan ramadhan, rasa empati kepada yatim piatu dan dhuafa sangat terasa. Selain karena hakikat puasa menanamkan empati, kebahagiaan lebih terasa ketika kita berbagi dengan yatim piatu dan dhuafa. Membuat Ramadhan kita lebih bermakna.
4. Manfaatkan waktu bersama keluarga untuk jalin komunikasi dan kebersamaan. Nah... Buat orang tua, tidak ada alasan untuk mengesampingkan keluarga di bulan Ramadhan. Karena puasa terasa lebih bermakna ketika orang tua dan anak dapat meluangkan waktu untuk menjalin komunikasi dan kebersamaan.
5. Manfaatkan waktu mustajab untuk berdoa. Buat siapa pun itu, bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh dengan kemurahan Allah SWT. Sifatnya Yang Maha Pemurah, memberikan peluang bagi hamba-Nya yang memiliki hajat untuk menyampaikan permohonannya. Maka bagi mereka yang yakin, Allah tidak akan menyalahi janji-Nya.

Jadi, lima tips ini penulis jamin ngga’ akan bikin Ramadhan sahabat pembaca sekalian garing bahkan Mati Gaya. Kalau sampai kelima tips ini sahabat lewatkan, so what gitu loh!
Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadhan 1433 H

Ketika Integritas Bangsa Indonesia Dipertanyakan...

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Bagaimana kabar rekan-rekan mahasiswa? Masih berkobar dengan idealisme?

Pada posting kali ini, saya tidak akan berpanjang lebar. Saya ingin sekali bertukar pikiran mengenai kondisi kekinian bangsa Indonesia...

Sesuai dengan narasi di atas, berbicara mengenai integritas, bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan konsistensi kebangsaannya. Apa saja yang kemudian menjadi begitu penting bagi kita sebagai generasi muda bangsa, untuk menganalisa berbagai permasalahan bangsa ini?
Politik. Implementasi sistem politik dan tata negara di Indonesia semakin kompleks. Ini terbukti dengan berdirinya lembaga negara, dengan pembagian kekuasaan dan kewenangan. Tujuan pembagian ini tentunya untuk meminimalisir kekuasaan yang absolut, namun pada kenyataannya lembaga - lembaga negara yang ada malah kontraproduktif. Apa yang salah dengan kondisi ini?

Ekonomi. Liberalisasi sudah tak terbendung lagi, namun pemerintah sebagai pelaksana kebijakan ekonomi masih kurang siap dalam memberikan proteksi terhadap ekonomi rakyat. Yang terjadi, kapitalisme besar - besaran di seluruh sektor ekonomi, bahkan menggusur eksistensi ekonomi rakyat. Bagaimana penyelesaiannya?

Sosial budaya. Pengaruh budaya pop terhadap generasi muda Indonesia, telah melunturkan nilai - nilai luhur sebagai bangsa yang berbudi. Karakter generasi muda telah meniru idola - idola pop yang kebanyakan mengambil keuntungan dari popularitas. Mau dibawa kemana generasi muda Indonesia kalau sudah begini?

Agama. Keberadaan agama sebagai penggerak nilai - nilai kebaikan sudah tak mampu lagi menggerakkan kebaikan dalam kehidupan bermasyarakat. Fanatisme dan radikalisme tumbuh subur sebagai penggerak kebencian. Apakah ini yang kita inginkan sebagai bangsa Indonesia?

Pertahanan keamanan. Pertahanan negara tertinggal selangkah di belakang negara - negara tetangga yang memiliki manajemen pertahanan yang lebih baik. Keamanan di lingkungan masyarakat kita seolah menjadi barang mahal yang harus dijaga atau konsekuensi buruk harus ditanggung bersama.

Bagaimana pendapat anda? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Semoga bermanfaat

Mengawal Indonesia

Mungkin rekan-rekan sekalian bertanya-tanya dengan judul ini. Mengapa Indonesia perlu dikawal dan dalam konteks apa kita harus mengawal Indonesia?


Narasi ini sebagai bentuk kritik atas kredibilitas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Potensi konflik yang timbul akibat pesta demokrasi ini, menjadi satu catatan penting, dan sebagai warga negara yang melek politik, kita harus kritis terhadap masalah ini.


Mengawal penyelenggaraan pilkada merupakan sebuah keharusan dalam menegakkan demokrasi yang kredibel. Manifestasi dari demokrasi yang kredibel ini adalah penyelenggaraan pilkada yang bersih dari penyimpangan. Karena target utama dari penyelenggaraan pilkada yang bersih adalah menghasilkan kepala daerah yang kredibel dan memiliki integritas.


Penyelenggaraan pilkada yang bersih membutuhkan pemahaman yang baik akan prosedur penyelenggaraan pilkada. Oleh karena itu SDM yang terlibat, harus memiliki kapabilitas dan profesional.


Dengan sedikit gambaran tersebut, semoga dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan kepemimpinan Indonesia yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan bangsa Indonesia.

Menganalisis PP 02 Tahun 2008 dan Implikasinya

Memperingati momentum hari internasional planet bumi yang jatuh pada 22 April 2008, kalangan aktivis lingkungan dikejutkan dengan regulasi yang digulirkan pemerintah yaitu PP 02 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Departemen Kehutanan. Regulasi ini cukup meresahkan masyarakat yang peduli akan kelestarian hutan karena regulasi tersebut dapat mengancam keberadaan hutan lindung di Indonesia.

Opini yang beredar menimbulkan persepsi bahwa regulasi ini berpotensi mengancam keberadaan hutan lindung. Secara kontekstual tidak terdapat pasal maupun poin yang mengindikasikan bahwa keberadaan hutan lindung termasuk kedalam kategori hutan yang dikomersialkan. Segala kebijakan mengenai penentuan hutan yang termasuk dalam komersialisasi diatur oleh Departemen Kehutanan sebagai pelaksana teknis. Hal tersebut kemudian menjadi permasalahan mengingat kredibilitas aparatur negara yang selama ini telah melakukan kesalahan fatal dengan mengkomersialkan hutan.


Opini tersebut bukanlah tidak beralasan karena fakta yang selama ini diketahui oleh masyarakat, pengelolaan hutan di Indonesia tergolong carut-marut. Pada tataran kebijakan maupun teknis selalu muncul permasalahan kerusakan hutan akibat keserakahan para pengusaha yang mengantongi izin HPH. Legalisasi perambahan hutan tersebut disalahgunakan dengan mengeksploitasi hutan melampaui kapasitas eksploitasi yang diperbolehkan. Usaha tersebut tidak diimbangi dengan upaya rehabilitasi yang memadai karena para oknum yang seharusnya bertanggung jawab hanya memikirkan keuntungan diri sendiri.


Dengan berpijak pada historis tersebut maka wajar jika masyarakat kemudian melontarkan protes atas komersialisasi hutan melalui peraturan pemerintah tersebut. Dengan adanya komersialisasi akan membuka lebar peluang penyalahgunaan fungsi kawasan hutan sehingga akan mengancam kelestarian hutan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawalan terhadap implementasi kebijakan tersebut sebagai upaya meminimalisir penyimpangan yang terjadi. Untuk mewujudkannya dibutuhkan kerja sama semua pihak.

Pilkada Langsung Melanggar Pancasila

Mekasnisme pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung dinilai melanggar Pancasila,

khususnya sila keempat yang berbunyi 'Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan'.


Pandangan tersebut dikemukakan Guru Besar Hukum Administrasi, Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta Muchsan dalam paparannya pada sebuah diskusi panel di Universitas Islam Batik (Uniba) Solo, Jawa Tengah.


"Karena dengan pilkada langsung, mekanisme perwakilan itu menjadi tidak ada," tegasnya.
Bukan cuma itu, efek lain yang ditimbulkan perubahan mekanisme dalam pilkada ini adalah masalah pertanggungjawaban yang menjadi semakin tidak jelas.


"Jika dulu saat menggunakan mekanisme pemilihan melalui perwakilan, seorang kepala daerah bertanggung jawab kepada DPRD, sekarang, dengan peralihan ke pemilihan secara langsung, setelah masa jabatan kepala daerah itu berakhir, ia harus bertanggung jawab kepada siapa?'' tanyanya.


Menurutnya, itu baru merupakan sudut yuridisnya. Sedang dari aspek empiris, ia menilai pilkada langsung lebih banyak ruginya. Selain seringkali menjadi pemicu munculnya gesekan dan perseteruan di tingkat bawah, poses ini juga membutuhkan biaya sangat besar.


"Setiap pelaksanaan pilkada membutuhkan dana triliunan rupiah. Itu kalau digunakan membangun kampus baru, seperti Uniba ini sudah jadi sepuluh buah," selorohnya disambut tawa hadirin. (mo/hr)


Source : http://www.menkokesra.go.id/content/view/8665/39/